Pemkab Bintuni Dukung Program 3 Juta Rumah Untuk Atasi Kemiskinan
BINTUNI, SuaraTeluk.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menggelar Audiensi Program Tiga Juta Rumah bersama Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) Papua II. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Karya Kompleks Perkantoran Bupati Sp3, Distrik Manimeri, Senin (15/9/2025).
Dalam sambutan, Bupati Teluk Bintuni.Yohanis Manibuy menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, SE., MH.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang telah menetapkan Kabupaten Teluk Bintuni masuk dalam delineasi kawasan perdesaan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Menurut Bupati perumahan bukan hanya indikator pembangunan daerah, tetapi juga cerminan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Pemkab Teluk Bintuni berkomitmen penuh mendukung program ini, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pembinaan teknis, ujar Bupati.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Teluk Bintuni telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta membentuk Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kendati itu, koordinasi teknis bersama Dirjen Perumahan juga telah dilakukan pada Juli lalu dengan menyerahkan dokumen usulan pembangunan rumah swadaya.
Bupati menekankan beberapa langkah strategis dalam implementasi program ini di Teluk Bintuni, antara lain: Menyelaraskan visi misi daerah dalam RPJMD dengan Program Tiga Juta Rumah dan mengalokasikannya dalam APBD.
Selanjutnya melakukan identifikasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Mendorong pemerintah kampung mengintegrasikan pembangunan perumahan dalam APBDes melalui Musrenbang.
Serta menggandeng dunia usaha, khususnya LNG Tangguh, melalui program CSR.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan transparan kepada pemerintah pusat.
Bulati berharap program ini dapat menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus tetap sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Bintuni.
“Rumah layak huni tidak hanya memenuhi aspek fisik, tetapi juga menjadi pondasi keluarga harmonis, masyarakat produktif, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” Ujar Bupati (Susi)