Wabup Joko Lingara Marah Puluhan Rumah Bantuan Pemerintah Terlantar Di Korano Jaya
BINTUNI,SuaraTeluk.com – Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara (JL), Mengawali aktivitas kantornya di awali dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan rumah penduduk program pemerintah Provinsi Papua Barat yang berlokasi di wilayah SP 2, Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Jumat (9/5/2025)
Sebelumnya, Wabup Joko Lingara menerima informasi ada puluhan unit rumah yang dibangun Pemprov Papua Barat sejak tahun 2019, hingga kini tidak berpenghuni.
Untuk memastikan secara langsung informasi tersebut, Wabup Joko Lingara langsung menuju lokasi. Sebelum tiba di lokasi, Wabup Joko Lingara menemui Kepala Kampung Korano Jaya, Simon Dekarto di rumahnya untuk mendengar informasi awal.
“Maksudnya, saya mau datang cek rumah di belakang itu. Yang rumput sudah tinggi-tinggi. Ada beberapa hal yang saya ingin dengar. Karena ini provinsi kan mau kasih kita rumah lagi. Tetapi persoalannya dorang minta suruh cek dulu itu, kenapa sampai masyarakat tidak tempati,” kata Wabup Joko Lingara saat di rumah Simon.
Wabup Joko Lingara menyampaikan merasa sedih sekaligus geram, karena menyaksikan puluhan rumah yang dibangun pemerintah Provinsi Papua Barat sejak tahun 2019 ini, mulai tertutup semak belukar karena tidak ada penghuninya.
“Wadooo… ini bagaimana sudah rumah ini. Sioo… rumah bagus-bagus ini.. Sejak kapan ini dibangun?” tanya kepada Simon Dekarto, Kepala Kampung Korani Jaya, sambil merasa heran.
Kepada Wabup, Simon menjelaskan sebenarnya persoalan rumah bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat itu sudah berulangkali disampaikan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maupun ke Plt Sekda.
Jawaban yang ia terima, dalam waktu dekat rumah-rumah itu akan segera diserahkan ke warga yang akan menghuni. Menindaklanjuti jawaban itu, Simon lantas menyusun daftar siapa saja warga Korano Jaya yang akan menempati rumah itu.
“Keputusan untuk pembagian rumah ke masyarakat itu sudah atas kesepakatan bersama tokoh-tokoh masyarakat. Kami sudah susun nama dan berikan ke Pak Vigi (Vigilius Futunanembun, Kabid Perumahan). Tapi saya tunggu-tunggu sampai sekarang juga belum ada. Saya rencana memang mau menghadap Pak Bupati atau Pak Wakil untuk sampaikan masalah ini,” ungkap Simon.
Dikatakan Simon bahwa jumlah total rumah yang dibangun Pemprov PB di SP 2, sebanyak 50 unit. 25 Unit ada di jalur 7 dan 25 unit di jalur 1. Dari jumlah itu, Simon katakan bahwa orang dinas sempat minta jatah 15 unit.
“Saya bilang kalau 15 tidak bisa. Akhirnya mereka minta jatah 5 unit. Katanya untuk keluarganya,” tukas Simon.
Tetapi karena keluarga yang akan menempati jatah orang dinas itu dari kota, masyarakat sepakat untuk menolak. Kata Simon, dirinya bersama tokoh masyarakat menginginkan, rumah-rumah itu ditempati oleh warga yang belum punya rumah, dan berdomisili di Korano Jaya.
Setelah menyaksikan langsung di lapangan dan mendengar akar masalah dari Kepala Kampung, Wabup Joko Lingara akan memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk diminta penjelasannya. Wabup bilang, di sekitar lokasi pembangunan rumah bantuan itu, masih banyak warga yang belum memiliki rumah sendiri, khususnya dari Orang Asli Papua (OAP).
“Jangan sampai rumah ini dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Ini harus cepat diselesaikan,” pungkas Joko Lingara (Susi)