Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Perketat Pengawasan
Nampak Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy hendak berkoordinasi dengan Manager PT. Sinar Teluk Bintuni. (Foto/Susi)
BINTUNI, SuaraTeluk.com – Bupati Yohanis Manibuy,SE.,MH., di dampingi wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara, menegaskan pentingnya penguata pengawasan dalam mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan sidak di PT.Sinar Teluk Bintuni, antisipasi kenaikan harga akibat dampak Kenaikan BBM.
Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy bersama Wakil Bupati Joko Lingara dan jajaran Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak). Rabu (22/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk mencegah dampak lanjutan terhadap kenaikan harga bahan pokok serta mencari solusi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Sidak diawali dengan pengecekan harga sembako, kemudian dilanjutkan ke distributor gas non-subsidi PT Irman Jaya Martabe di SP 5. Hingga saat ini, distributor tersebut belum menaikkan harga karena masih menjual stok lama. Harga gas tercatat masih sekitar Rp.185 ribu untuk tabung 5,5 kg dan Rp. 365 ribu untuk tabung 12 kg.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati memberikan edukasi kepada pihak distributor agar tetap menjaga stabilitas harga, mengingat pemerintah daerah tengah berupaya menekan dampak kenaikan BBM terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen.
Manager PT Irman Jaya, Ricard Waldes, menjelaskan bahwa kenaikan harga gas sebenarnya sudah terjadi dari pihak Pertamina. Namun, pihaknya belum melakukan penyesuaian harga.
“Saat ini stok gas habis dan kami akan mengambil pasokan baru dari Manokwari. Kemungkinan besok sudah ada harga baru,” ujarnya.
Menambahkan, kebutuhan gas di Teluk Bintuni mencapai sekitar 1.000 tabung per bulan. Tabung 12 kg paling banyak digunakan oleh rumah tangga, sementara pedagang lebih banyak menggunakan tabung 5,5 kg. Saat ini, PT Irman Jaya Martabe menyalurkan gas ke sekitar 30 outlet di wilayah tersebut.
Setelah itu, rombongan melanjutkan sidak ke SPBU Tisai milik PT Sinar Teluk Bintuni. Di lokasi ini, Bupati berdiskusi dengan penanggung jawab lapangan, Arifudin, terkait ketersediaan dan distribusi BBM subsidi.
Bupati menekankan pentingnya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, khususnya untuk jenis Bio Solar agar tidak digunakan oleh sektor industri yang seharusnya memakai BBM non-subsidi seperti Dexlite. Ia juga meminta pihak SPBU mencari solusi untuk mengurai antrean panjang kendaraan.
Menanggapi hal tersebut, Arifudin mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun satu SPBU tambahan di Kilometer 4, meski belum beroperasi. Diharapkan, fasilitas ini nantinya dapat membantu mengurangi antrean.
Namun demikian, ia mengakui bahwa stok BBM subsidi masih belum mencukupi. Idealnya, kebutuhan Bio Solar mencapai 150 kiloliter (KL) per bulan, sementara saat ini baru tersedia 90 KL. Untuk Pertalite, stok sudah mendekati ideal di angka 270 KL, meski masih dapat ditingkatkan hingga 300 KL.
Sementara itu, harga BBM non-subsidi jenis Dexlite mengalami kenaikan signifikan dari Rp.14.500 menjadi Rp24.150 per liter. Adapun harga Pertamax masih stabil di angka Rp12.600 per liter.
Plt Sekda Teluk Bintuni, I.B. Putu Suratna, menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti sektor industri. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan BBM non-subsidi pada angkutan barang dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, mengingat distribusi barang sebagian besar berasal dari Manokwari melalui jalur darat.
Pemerintah daerah berencana mengumpulkan para pedagang BBM untuk mencari solusi bersama terkait distribusi dan ketersediaan stok. Selain itu, langkah antisipasi juga disiapkan melalui cadangan pangan pemerintah jika terjadi kenaikan harga beras.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat tim satgas pangan yang digelar pada 21 April, sebagai upaya mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pertamina. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. (Susi)