Pemkab Teluk Bintuni Gelar Musrembang Otsus dan RKPD 2027, Bupati Yohanis Prioritaskan Keberpihakan Kepada OAP

BINTUNI, SuaraTeluk.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 untuk menyusun rencana kerja tahunan. Musrembang Otsus dan RKPD berlangsung di aula Sasana Karya kantor Bupati SP 3, Distrik Manimeri, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni,Yohanis Manibuy, menyampaikan Musrenbang Otsus dan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027, Ini merupakan proses teknokratis yang sangat penting dan menentukan kualitas pembangunan Teluk Bintuni ke depan. Inilah wadah bagi semua untuk menyatukan langkah dan arah pembangunan, menyelaraskan prioritas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya pembangunan daerah Kabupaten Teluk Bintuni berangkat dari visi jangka menengah Tahun 2025-2029, yakni “Terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang smart dan inovatif.” Visi ini merupakan komitmen kolektif yang berupaya di wujudkan melalui enam misi pembangunan, Berdasarkan visi tersebut, tema pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri,”.
Bupati mengatakan hal ini menjadi penegasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besaran angka, tetapi berfokus pada percepatan peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan responsif.
Kendati demikian hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung-kampung, di distrik-distrik, serta oleh kelompok masyarakat yang selama ini masih berada pada kondisi tertinggal. Ujar Bupati Yohanis
Menurutnya dalam perspektif rencana pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan terhadap kebutuhan kelompok masyarakat lokal, Pemerintah daerah memprioritaskan keberpihakan kepada Orang Asli Papua yang harus ditempatkan sebagai prinsip utama dan menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang Tahun 2027 ini menjadi momentum untuk memperkuat integrasi berbagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya Dana Otonomi Khusus, ke dalam kerangka perencanaan yang utuh, terarah, dan berorientasi pada hasil. Tambah Bupati
Bupati menjelaskan sebagai salah satu instrumen kunci dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, perencanaan dan penganggaran Dana Otsus wajib berorientasi pada outcome, bukan semata-mata output, sehingga Dana Otsus benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Ujar Bupati lagi
Sehingga maksud inilah maka Bappenas dan BP3OKP Papua Barat sudah hadir bersama dalam acara ini. Bupati berharap agar direktur Regional 3 Bappenas dan Kepala BP3OKP Papua Barat untuk mengawal program pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni benar-benar sesuai prioritas dan tepat sasaran, serta turut memastikan arah pembangunan daerah ini tetap sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan selaras pula dengan kebijakan pembangunan nasional. Ujar Bupati
Bupati mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat progress yang cukup signifikan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka membuka akses wilayah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai distrik, Namun demikian, secara objektif perlu diakui bahwa tantangan pembangunan daerah ini ke depan masih cukup besar.
Hal ini ditandai dengan masih adanya disparitas antar wilayah, angka kemiskinan dan pengangguran yang memerlukan penanganan lebih terstruktur, belum meratanya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang harus dikelola secara lebih hati-hati.
Sebab kondisi ini menuntut adanya lompatan kualitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, maka tidak lagi dimungkinkan untuk bekerja secara parsial maupun sektoral. Ke depan, perencanaan pembangunan harus disusun secara terintegrasi, mencakup keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta lintas sumber pembiayaan, sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara signifikan, sinergi kebijakan dapat diperkuat, serta potensi duplikasi kegiatan dapat diminimalkan.
Dalam konteks penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKPD, Bupati menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar perlu menaruh perhatian serius terhadap aspek-aspek fundamental, seperti sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketepatan analisis kapasitas fiskal daerah, ketajaman dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan, serta konsistensi dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif.
Dengan demikian, RKPD yang dihasilkan benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang menyeluruh, implementatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kekuatan sinergi dan kolaborasi. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan baik lembaga legislatif dan yudikatif, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk bekerja secara terpadu dan saling mendukung.
“Besar harapan saya, Musrenbang ini menghasilkan program yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat,” Ujar Bupati
Bupati mengatakan mari jadikan forum ini sebagal ruang untuk menyatukan komitmen, memperkuat arah kebijakan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan.
Perlu diketahui bahwa turut hadir dalam kegiatan Musrembang Otsus dan RKPD ini yakni : Dr.Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Rikie, S.STP., M.Si ( Direktur Perencanaan Anggaran Daerah) Nasrun, S.H.,M.A (Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah). Fajar Zulkornelis,SE., M.A.P (Kasubdit Perencanaan Daerah Wilayah IV Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah) Rino Rio Kent, S.STP., MM, (Analis Kebijakan Ahli Muda) Agnes Elisabeth Pieter, S.IP., M.A.P (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda – Sespri) Juhardi Ananda Putra, S.STP., M.AP (Kasubag Organisasi dan Kepegawaian – ADC) Vebby Oktavia Anggraini (Staf Ahli Dirjen Keuda). (Susi)
