Pemda Teluk Bintuni Berkomitmen Mendukung Kebijakan Program Tiga Juta Rumah
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara saat mengikuti Rakor di gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Jakarta Pusat
JAKARTA, SuaraTeluk.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara hadir dalam rapat koordinasi Teknis Perumahaan perdesaan yang diselengarakan oleh Kementrian perumahan dan kawasan pemukiman Dikertorat Jenderal Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja – Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara ,Jakarta Pusat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan. Selasa (29/4/2025) Dengan agenda rapat mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.
Rapat ini dihadiri oleh sekitar 2.654 peserta terdiri dari Gubernur dan Bupati, wakil Bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data,” Pungkas Fahri
Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.
“Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret,” ungkapnya.
Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi,” katanya
“Tantangan di pedesaan adalah renovasi karena rumah ada, tapi rumahnya tidak layak huni ditambah dengan renovasi kawasan karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik,Tapi kalau rumahnya diperbaiki kawasannya buruk biasanya rumahnya memburuk,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara menyampaikan apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementrian perumahan dan kawasan pemukiman Dikertorat Jenderal Perumahan Pedesaan kami Kabupaten Teluk Bintuni sangat menyambut baik.
Lebih lanjut Joko Lingara menambahkan bahwa pemerintah Pusat sangat serius mendorong program-program yang menyentuh langsung kepada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya rumah layak huni bagi masyarakat yang selama ini berada dalam serba tak berkecukupan, warga miskin dan tak mampu membangun rumah yang layak.
“Sehingga dengan adanya program rumah layak huni ini bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan” ucapnya
Program rumah layak huni merupakan program kolaborasi, bukan rumah gratis yang semuanya dibangun baru. Melainkan sebagian direnovasi atau direhabilitasi
“Untuk program rumah layak huni ini tidak sepenuhnya melalui APBN tetapi ada dukungan APBD termasuk Dana Desa,” jelas Joko Lingara (Susi)