Wakil Bupati Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan OPD Dan Kasubag Perencanaan
BINTUNI,SuaraTeluk.com – Dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP, pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( RB), Pelaporan LHKPN, Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention ( MCP) KPK.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni gelar Rapat Kordinasi bersama Pimpinan OPD dan Kasubag perencanaan. Yang dipimpin oleh Wakil Bupati Maret Kokop SH, bertempat di Aula Dinas Perhubungan Bintuni. Selasa (30/04/2024).
Menurut Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni I Wayan Sidia mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut pihaknya mengundang semua Pimpinan OPD bersama Kasubag Perencanaan.
“Rapat Kordinasi ini terkait masalah SAKIP, RB, LHKPN dan MCP KPK , ” Ujarnya.
Wayan mengatakan, dari pengawasan, melakukan pengontrolan dan pengecekan, bila terjadi kendala maka dapat di bahas bersama untuk mencari solusinya, sehingga penyelengaraan pemerintah Daerah dapat berjalan secara maksimal.
Ia juga mengatakan, bila inspektorat juga telah secara maksimal melakukan pengawasan, namun dari standar penilaian ada sebagian yang sudah berjalan dan ada yang belum berjalan.
Yang sudah berjalan kita pertahankan yang belum kita kejar kita jemput bola. Kita lakukan duduk bersama sama, mencari tahu kendalanya di mana ? kita akan cari jalan keluarnya, ” Ujarnya.
Sedangkan untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Teluk Bintuni sudah mencapai 50 persen, namun ada beberapa kendala, diantaranya terkait pejabat yang sudah pensiun dan ada yang pindah tugas.
”Dengan adanya kendala itu kita perlu duduk bersama sama dan kita akan Koordinasikan bersama KPK, karena itu nanti mempengaruhi bobot ada yang sudah pensiun tapi belum di laporkan, Dalam perhitungan progres itu tetap di hitung, ” Ujarnya.
Selain itu, Masih ada sebagian yang belum terisi LHKPN nya karena dalam dinas pejabatannya masih kosong karena di isi dengan PLT , dan ketidak pahaman tentang hal itu sehingga perlu untuk terus di kawal.
“Inspektorat sudah mengundang beberapa admin dari OPD kita sudah melakukan Workshop, yang nanti bisa membantu OPD lain. Bila ada masalah bisa koordinasikan ke inspektorat lagi.
Kita akan lakukan semaksimal mungkin, nanti bila ada kendala seperti yang sudah pensiun, sudah almarhum kita akan laporkan ke KPK, bila sekian persen ini sudah di laporkan tapi belum di verifikasi ada juga yang belum lapor, ujarnya. (Susi)