Kukuhkan 8 Auditor, Bupati Yohanis: Inspektorat Memiliki Peran Strategis

Bupati YYohanis Manibuy, SE., MH., kukuhkan 8 auditor muda, madya hingga pertama. (Foto/Susi)
BINTUNI, SuaraTeluk.com – Rapat koordinasi pengawasan daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 dengan mengusung tema memperkuat peran dan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah. Kamis (24/7/2025).
Inspektorat Teluk mengukuhkan auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ada 8 orang petugas auditor yang dilantik mulai dari auditor muda, madya hingga pertama.
Kemudian penyerahan piagam Audit internal, pengukuhan auditor, penandatanganan pakta integritas.
Kepala BPKP Provinsi, Eko Hery Winarno, Ak., M. A.P., mengatakan, Peran inspektorat sangat strategis bukan hanya mengawasi, namun inspektorat juga melakukan upaya mencegah mendampingi serta memperbaiki. Menurutnya Inspektorat yang kapabel adalah yg memberikan early warning atau pencegahan tidak hanya melakukan audit.
Dikatakan Eko bahwa Inspektorat tanpa diminta pun harus bisa memuat kegiatan early warning pendampingan sosialisasi dan memberikan atensi terhadap semua hal yang terjadi di Bintuni yang urgent mendesak strategis untuk kegiatan/program yang kemungkinan memiliki resiko, Ujar Eko
BPKP berkomitmen mendorong inspektorat selain melakukan kegiatan penindakan dan juga mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini telah dilakukan melalui piagam audit sebagai bentuk komitmen untuk menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati Yohanis Manibuy, SE., MH., menyampaikan bahwa APIP, Inspektorat memiliki peran yang strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Inspektorat menjadi benteng utama dalam mendeteksi, mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Olehnya itu, menurut Bupati Yohanis mengatakan pengawasan yang efektif, profesional dan berintegritas dari inspektorat sangat di butuhkan. Tanpa adanya pengawasan yang kuat maka seluruh program dan kebijakan Pemda berisiko tidak berjalan optimal. Ujarnya (Susi)
