Oknum Operator Dikbudpora Teluk Bintuni Diduga Melakukan Pungli Tunjangan Khusus Guru Terpencil, Ini Modusnya

Kepala Dikbudpora Teluk Bintuni Henry D Kapuangan kenakan Batik. (Foto/Susi)

BINTUNI, SuaraTeluk.com – Oknum operator pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Teluk Bintuni berinisial S, diduga melakukan pungutan liar terhadap guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil dan menerima Tunjangan Khusus.

Modusnya, oknum operator ini memberikan nomor rekening sebagai sarana untuk menerima pungutan. Bahasa yang disampaikan, minta bantuan untuk pembangunan tempat ibadah. Nominal yang diberikan bervariasi, mulai Rp 500 ribu hingga 1,5 juta per guru. Kendati nominal terlihat kecil, namun jika dikalikan dengan jumlah guru penerima tunjangan tersebut, akan terkumpul puluhan juta.

“Yang pernah disampaikan ke saya seperti itu. Dia kasih nomor rekening, bilang minta bantuan untuk bangun tempat ibadah,” kata salah seorang guru yang minta namanya dirahasiakan.

Tunjangan Khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil ini, dibayarkan bervariasi setiap 3 bulan sekali dengan nominal bervariasi. Praktik tak terpuji ini, diduga sudah lama di jalankan oknum S.
“Infonya Pak S itu pungli hampir semua guru, terutama yang daerah 3T mereka yang punya tunjangan khusus. Belum lagi tunjangan sertifikasi dan tunjangan guru. Kasihan semua guru mengeluh, tapi takut,” ujar sumber informasi media ini.

Dalam klarifikasinya di ruangan Kepala Dikbudpora, S membantah telah meminta uang terhadap guru-guru yang mendapat tunjangan khusus. Tapi S tidak menyangkal telah menerima uang tersebut dari para guru.

Soal nomor rekeningnya yang beredar di para guru, S mengaku tidak tahu. S hanya menyatakan, jika nomor rekening itu diberikan kepada sejumlah kepala sekolah, yang telah menggunakan jasanya di luar tugas-tugas pelayanan di kantor dinas.

“Ada sekitar 18 kepala sekolah yang menggunakan jasa saya untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Kalau itu saya memang menerima uang jasa di luar kedinasan. Tapi kalau dari guru-guru, saya tidak pernah meminta,” kata S.

Kepala Dikbudpora Teluk Bintuni, Henry D. Kapuangan menyesalkan praktik ini jika memang terjadi. Sebab, sejak dipercaya duduk sebagai kepala dinas, Henry sudah berkomitmen untuk membangun kembali integritas Dinas Pendidikan.

Kepala Dikbudpora Teluk Bintuni, Henry D Kapuangan saat di temui media ini di ruang kerja. (Foto/Susi)

“Tadi saya sudah panggil guru yang ada di daerah terpencil. Saya tanya, apa benar Pak S ini ada minta-minta uang, dia bilang tidak pernah,” ujar Henry di ruang kerjanya. Kamis (20/11/2025).

Dihubungi terpisah, Roy Marthen Masyewi, mantan guru yang kini menjadi anggota DPRK Teluk Bintuni, tak menyangkal adanya praktik pungli dari oknum Dinas Pendidikan, ketika ia masih menjadi tenaga pengajar.

“Sudah lama seperti itu. Kalau memang sekarang ada yang berani bersuara, ya jadikan momen ini sebagai awal pembenahan di Dinas Pendidikan,” kata Roy.

Ia menegaskan, Kepala Dikbukpora Teluk Bintuni seharusnya berterima kasih kepada para guru yang telah berani bersuara atas praktik tak terpuji di instansinya. Sebab, suara-suara orang yang menjadi korban pungli itu, justru membantunya dalam membangun citra positif dan integritas di Dinas Pendidikan.

“Jangan malah sebaliknya. Ketika muncul informasi seperti ini, justru dicari tahu siapa yang membocorkan? Kemudian dipanggil, di panggil, disanksi. Tidak seperti itu. Kalau Kepala Dinas Pendidikan memiliki komitmen memperbaiki citra dan pelayanan di dinas, guru-guru yang berani bersuara seperti ini harus didukung. Di lindungi,” tegas Roy Masyewi. (Susi)